Lingkaran.net - Komisi D DPRD Jawa Timur optimistis serapan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim bisa tembus hingga 97,5 persen pada akhir tahun 2025.
Keyakinan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, setelah melihat progres signifikan realisasi anggaran Dishub Jatim dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Mas Pipin, sapaan akrab Khusnul Arif, hingga akhir Oktober 2025 serapan anggaran Dishub Jatim masih di angka 46,52 persen. Namun, di tanggal 3 Oktober sudah berada di angka 55,78 persen. Kenaikan hampir 10 persen dalam waktu singkat itu dinilai sebagai bukti bahwa Dishub Jatim mulai merespons masukan dari Komisi D untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Kami menilai Dishub Jatim sudah menjalankan masukan Komisi D untuk memastikan anggaran terserap tepat waktu. Dalam rapat sebelumnya, kami menekankan agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan secara terukur dan efisien,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Ia menambahkan, dari total anggaran Rp974,72 miliar yang dikelola Dishub Jatim tahun ini — terdiri dari Rp664,63 miliar anggaran murni dan tambahan Rp310,08 miliar dari APBD Perubahan (PAK) — sekitar 30 persen merupakan anggaran tambahan hasil perubahan yang baru bisa direalisasikan dalam semester kedua tahun berjalan.
“Angka 50 persen itu sudah termasuk dengan porsi anggaran PAK yang porsinya besar. Tapi progresnya cepat. Kami yakin, kalau tren ini dijaga, akhir Desember nanti serapan bisa tembus di atas 97,5 persen,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Jatim sempat menyoroti rendahnya serapan Dishub Jatim yang baru mencapai 46,52 persen per 30 Oktober 2025, dan memperingatkan adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) jika tak segera digenjot. Namun, dengan akselerasi dalam beberapa hari terakhir, Komisi D menilai Dishub sudah berada di jalur yang tepat.
Juru Bicara Komisi D, Abrari, sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian besar belanja Dishub diarahkan untuk program transportasi publik, termasuk operasional TransJatim, peningkatan fasilitas keselamatan jalan, serta pelayanan transportasi darat dan laut di berbagai wilayah Jawa Timur.
Dalam pembahasan RAPBD 2026, Komisi D juga mencatat adanya penurunan anggaran Dishub menjadi Rp418,81 miliar, berkurang sekitar Rp114,02 miliar dari rancangan sebelumnya. Sebagian besar alokasi tersebut digunakan untuk belanja pegawai Rp161,52 miliar dan program penunjang pemerintahan Rp201,7 miliar.
Khusnul memastikan, meski terjadi penyesuaian anggaran tahun depan, Komisi D tetap akan mengawal program prioritas Dishub, terutama kelanjutan TransJatim yang kini menjadi ikon layanan transportasi publik Jawa Timur.
“Kami terus berkomunikasi dan mengawal agar anggaran yang tersedia benar-benar dikerjakan dengan baik, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur,” pungkas politisi Partai NasDem ini.
Editor : Setiadi