Lingkaran.net - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Jawa Timur diminta tidak berhenti pada seremoni belaka. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sri Wahyuni menilai, selama ini konsep partisipasi dalam dunia pendidikan kerap disuarakan, namun belum sepenuhnya diterjemahkan dalam program yang sistematis dan berkelanjutan.
Karena itu, politikus Partai Demokrat ini mendorong adanya pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan industri, hingga komunitas masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi motor penggerak dengan memastikan kebijakan pendidikan berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas.
Sementara itu, dunia usaha diharapkan tidak hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pendidikan melalui program magang, pelatihan vokasi, hingga penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan industri.
“Kolaborasi ini harus nyata. Dunia usaha jangan hanya menunggu tenaga kerja siap pakai, tapi ikut membentuk kualitas SDM sejak di bangku pendidikan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan program pendidikan. Beberapa indikator yang disorot antara lain penurunan angka putus sekolah, peningkatan indeks literasi dan numerasi, serta meningkatnya serapan lulusan di dunia kerja.
Ia juga menyinggung masih adanya kesenjangan akses pendidikan di sejumlah wilayah di Jawa Timur, khususnya daerah terpencil dan kantong kemiskinan. Menurutnya, hal ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran pendidikan ke depan.
“Jangan sampai ada anak-anak di pelosok yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan menjadi perhatian serius. DPRD Jatim, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana program berjalan sesuai tujuan.
Tak kalah penting, Sri Wahyuni menyoroti perlunya pelibatan aktif masyarakat, khususnya guru, siswa, dan orang tua dalam proses perumusan kebijakan. Ia menilai, pendekatan top-down tanpa mendengar aspirasi di lapangan kerap membuat program kurang relevan.
“Suara guru dan orang tua harus didengar. Mereka yang merasakan langsung kondisi di lapangan,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, transformasi pendidikan tidak akan berhasil tanpa didukung guru yang kompeten dan adaptif.
Dengan dorongan langkah konkret, indikator yang jelas, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, DPRD Jawa Timur berharap momentum Hardiknas 2026 menjadi titik balik dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Setiadi