Lingkaran.net - Virgiawan Budi Prasetyo, Ketua DPC GMNI Surabaya mengajak untuk merefleksikan 20 Mei bukan hanya sekadar momentum historis melainkan sebuah kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk bangkit dari kolonialisme, ketertindasan, ketergantungan ekonomi serta keterbelakangan politik dan pendidikan.
Momentum lahirnya Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 menjadi pertanda awal terciptanya kesadaran nasional pada masa Hindia Belanda. Kesadaran itu kemudian berkembang menjadi gerakan politik rakyat yang melahirkan cita-cita kemerdekaan nasional.
Bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya peringatan seremonial melainkan ruang refleksi ideologis untuk membaca kembali arah bangsa di tengah perubahan geopolitik dunia, krisis ekonomi global, ancaman perang, dominasi kapitalisme internasional, serta permasalahan nasional yang semakin kompleks.
Jika berkaca pada situasi hari ini, Kebangkitan Nasional tidak lagi berbentuk perlawanan terhadap kolonialisme klasik melainkan perjuangan melawan neokolonialisme dan imperialisme dalam gaya baru seperti ketergantungan teknologi, dominasi modal asing, eksploitasi sumber daya alam hingga hegemoni politik global.
Situasi internasional saat ini menunjukkan dunia sedang memasuki fase ketidakstabilan baru. Konflik geopolitik antara blok Barat dan Timur semakin terbuka. Konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah memperlihatkan bahwasannya perang masih menjadi instrumen politik global.
Eskalasi konflik antara Iran dengan kepentingan Barat, agresi berkepanjangan Israel terhadap Palestina, serta rivalitas kekuatan besar dunia telah memicu ketidakpastian ekonomi internasional, kenaikan harga energi, serta ancaman resesi global.
Kondisi global tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu indikator paling nyata adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka dalam pasar valuta asing akan tetapi mencerminkan rapuhnya struktur ekonomi nasional yang masih bergantung pada dinamika global, impor bahan baku, serta arus modal asing.
Pelemahan rupiah memiliki dampak berantai terhadap kehidupan rakyat. Ketika rupiah melemah biaya impor bahan baku industri meningkat.
Indonesia yang masih bergantung pada impor di sektor energi, pangan, farmasi, teknologi, dan industri manufaktur akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Akibatnya, harga barang di dalam negeri ikut meningkat dan daya beli masyarakat menurun.
Kondisi ini paling dirasakan oleh rakyat kecil, buruh, petani, nelayan, dan kelas menengah bawah yang pendapatannya tidak bertambah secepat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Nilai tukar rupiah yang melemah juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya mandiri. Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dan belum memiliki basis industri nasional yang kokoh.
Ketika harga komoditas global turun atau terjadi guncangan eksternal, ekonomi nasional langsung terkena dampaknya. Situasi ini sesungguhnya telah lama diperingatkan oleh Soekarno melalui konsep berdikari. Bung Karno menegaskan bahwa bangsa yang bergantung pada kekuatan asing akan mudah diguncang oleh perubahan global.
Dalam konteks inilah, Hari Kebangkitan Nasional menjadi sangat relevan. Kebangkitan nasional hari ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai nostalgia sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.
Negara harus memperkuat industri strategis nasional, mengurangi ketergantungan impor, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta membangun sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia menghadapi tantangan nasional yang tidak kalah serius. Pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif stabil secara makro, namun belum sepenuhnya menyentuh keadilan sosial bagi rakyat.
Ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi masih tinggi. Sektor strategis nasional masih didominasi oligarki ekonomi dan kepentingan modal besar. Di sisi lain, rakyat kecil menghadapi kenaikan biaya hidup, sulitnya lapangan pekerjaan layak, ketidakpastian masa depan generasi muda, serta semakin sempitnya akses terhadap pendidikan dan ruang sosial yang berkeadilan.
Fenomena deindustrialisasi dini juga menjadi ancaman serius. Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan belum sepenuhnya berhasil membangun industri nasional yang kuat. Hilirisasi yang saat ini menjadi agenda pemerintah memang membuka peluang kebangkitan industri nasional, namun harus dipastikan tidak hanya menjadi perpindahan bentuk eksploitasi dari asing kepada oligarki domestik.
Hilirisasi harus benar-benar berbasis kepentingan nasional dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat, pekerja, petani, nelayan, serta kaum marhaen secara luas.
Dalam konteks tersebut, Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum membangun kesadaran politik rakyat. Kebangkitan nasional tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kesadaran ideologis bangsa.
Bangsa yang kehilangan orientasi ideologis akan mudah terjebak dalam pragmatisme politik, konsumerisme, dan ketergantungan global.
GMNI memandang bahwa tantangan terbesar generasi muda hari ini adalah krisis kesadaran kebangsaan. Arus globalisasi digital membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat.
Media sosial telah menjadi arena baru pertarungan ideologi, informasi, dan kepentingan ekonomi-politik global. Generasi muda sering kali diarahkan menjadi konsumen budaya global tanpa memiliki kesadaran kritis terhadap identitas nasionalnya sendiri.
Akibatnya, nasionalisme mengalami pergeseran makna menjadi sekadar simbolisme tanpa keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
Padahal secara historis, kebangkitan nasional lahir dari kesadaran intelektual kaum muda terdidik yang melihat penderitaan rakyat sebagai persoalan bersama bangsa. Semangat itu kemudian melahirkan gerakan-gerakan politik progresif yang memperjuangkan kemerdekaan nasional.
Hari ini, semangat tersebut harus diterjemahkan kembali dalam konteks perjuangan kontemporer: melawan ketimpangan sosial, memperjuangkan demokrasi substantif, membangun kemandirian ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara dari dominasi asing.
Dalam perspektif marhaenisme, kebangkitan nasional harus berpihak kepada rakyat kecil sebagai subjek utama pembangunan bangsa. Konsep marhaen yang diperkenalkan Bung Karno merupakan kritik terhadap sistem kapitalisme yang menciptakan eksploitasi manusia atas manusia.
Oleh sebab itu, pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah meningkatnya dominasi kapital global, kebangkitan nasional juga harus diwujudkan dalam penguatan ekonomi rakyat. Koperasi, UMKM, pertanian nasional, industri strategis, serta pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat harus menjadi prioritas utama negara.
Ketika banyak negara mengalami krisis akibat ketergantungan global, Indonesia justru harus memperkuat fondasi ekonomi domestik sebagai bentuk aktualisasi konsep berdikari.
Selain itu, tantangan demokrasi nasional juga perlu menjadi perhatian serius. Demokrasi hari ini menghadapi ancaman pragmatisme politik, politik transaksional, oligarki kekuasaan, serta menurunnya kualitas partisipasi publik.
Ruang demokrasi sering kali hanya menjadi arena perebutan kekuasaan elite tanpa menghadirkan transformasi sosial yang nyata bagi rakyat. Dalam konteks inilah, gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa.
GMNI sebagai organisasi kader perjuangan memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga api nasionalisme progresif. Nasionalisme yang dimaksud bukan nasionalisme sempit yang anti terhadap dunia luar, melainkan nasionalisme yang berpijak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. Nasionalisme yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas ideologisnya.
Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 juga harus menjadi refleksi terhadap posisi Indonesia dalam percaturan global. Politik luar negeri bebas aktif harus terus dipertahankan sebagai jalan menjaga kedaulatan nasional di tengah rivalitas kekuatan besar dunia. Indonesia tidak boleh terseret menjadi alat kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Sebaliknya, Indonesia harus mampu memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral dunia yang memperjuangkan perdamaian, keadilan internasional, serta solidaritas terhadap bangsa-bangsa tertindas, termasuk perjuangan rakyat Palestina.
Kebangkitan nasional hari ini juga harus menyentuh dimensi kebudayaan. Penjajahan modern tidak selalu datang melalui militer, tetapi juga melalui dominasi budaya dan cara berpikir. Ketika bangsa kehilangan jati diri kebudayaannya, maka bangsa tersebut akan mudah didominasi secara ekonomi dan politik.
Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa, penguatan pendidikan nasional, serta pelestarian budaya nasional merupakan bagian penting dari agenda kebangkitan nasional.
Bagi GMNI, Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus menjadi momentum konsolidasi gerakan rakyat dan gerakan mahasiswa untuk memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana amanat Trisakti Bung Karno.
Kebangkitan nasional tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah, melainkan harus diwujudkan dalam perjuangan konkret menghadapi tantangan zaman.
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kesadaran ideologis, keberanian politik, dan keberpihakan kepada rakyat. Sebab sejarah membuktikan bahwa setiap kebangkitan bangsa selalu lahir dari keberanian kaum muda untuk melawan ketidakadilan dan membangun harapan baru bagi masa depan bangsanya. (*)
Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026.
“Bangkit Bersama Rakyat, Meneguhkan Marhaenisme, dan Mewujudkan Indonesia Berdikari.”
Editor : Setiadi