Lingkaran.net - Anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Di tengah munculnya tudingan bahwa pedagang perantara (middleman) mengambil keuntungan terlalu besar, Pemprov justru menilai akar persoalan berada pada membengkaknya produksi telur yang memicu kelebihan pasokan di pasar.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pemerintah tidak ingin gegabah menyalahkan satu pihak sebelum seluruh rantai tata niaga telur dibuka secara transparan.
Untuk itu, Pemprov akan mempertemukan peternak, pedagang perantara, hingga pelaku industri guna memetakan penyebab sebenarnya di balik anjloknya harga telur.
"Prosesnya sedang berjalan. Harga telur di pasar saat ini sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara surat Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram," ujar Emil usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (6/7/2026).
Menurut Emil, jika pedagang diwajibkan membeli telur sesuai harga acuan Rp26.500 per kilogram, sementara harga jual di pasar hanya sekitar Rp25.000 per kilogram, maka anggapan bahwa middleman menikmati keuntungan berlebihan belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kalau diasumsikan margin pedagang terlalu besar, faktanya mereka diminta membeli dari peternak Rp26.500 per kilogram, sementara harga jual di pasar sekitar Rp25.000. Artinya persoalan ini tidak sesederhana memanggil para middleman," tegasnya.
Karena itu, Pemprov Jatim akan mengurai seluruh rantai distribusi secara terbuka untuk memastikan apakah persoalan berada pada distribusi, mekanisme perdagangan, atau justru ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan.
"Kalau memang ada anggapan middleman mengambil margin terlalu besar, mari kita buka bersama seluruh perhitungannya secara transparan," katanya.
Dari hasil evaluasi sementara, Pemprov menemukan penyebab utama justru berasal dari sisi produksi. Banyak peternak mempertahankan ayam petelur hingga usia sekitar 120 minggu, jauh di atas usia produktif ideal yang berkisar 90 minggu.
Bahkan sebagian peternak juga menambah populasi ayam karena memperkirakan permintaan telur akan terus meningkat.
Akibatnya, produksi telur melonjak tajam dan menciptakan oversupply di pasar. Ketika pasokan jauh melampaui kebutuhan, harga telur di tingkat peternak pun terus tertekan.
"Karena ada anggapan permintaan masih tinggi, sebagian peternak memperpanjang masa produksi bahkan menambah populasi ayam petelur. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan telur," jelas Emil.
Dampak kelebihan pasokan tidak hanya menekan harga telur. Ayam petelur afkir yang dilepas secara bersamaan ke pasar juga menyebabkan harga ayam hidup ikut merosot sehingga memperbesar tekanan terhadap pendapatan peternak.
Untuk mengantisipasi kondisi serupa, Pemprov Jatim kini berkoordinasi dengan penyedia grandparent stock serta seluruh pelaku industri perunggasan guna menyusun pengendalian populasi ayam petelur yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan pasar.
Emil menegaskan, persoalan oversupply telur bukan hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. Meski demikian, sebagai salah satu sentra produksi unggas terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan pasokan sekaligus melindungi keberlangsungan usaha para peternak.
"Jawa Timur merupakan tulang punggung produksi unggas nasional. Kami harus memastikan industri ini tetap sehat sekaligus melindungi peternak agar tidak terus mengalami kerugian akibat anjloknya harga," pungkasnya.
Editor : Setiadi