Surabaya, Lingkaran.net Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PDIP bersiap mengambil posisi sebagai oposisi murni dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah PDIP untuk menghentikan perjalanan menuju Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai.
Keputusan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin memanas, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai langkah ini sebagai bentuk protes politik dari PDIP.
“Saya memahami ini sebagai reaksi dari PDIP dan Bu Mega yang setengah ‘ngambek’. Bagaimanapun, Mas Hasto adalah kader utama dan orang dekat Bu Mega. Pesan ini gamblang ditujukan ke presiden bahwa PDIP tampaknya siap mengambil posisi oposisi murni,” ujar Surokim saat dihubungi dari Surabaya, Sabtu (22/2/2025).
