Lingkaran.net - Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola lingkungan menjadi fokus utama dalam rapat dinas yang dipimpin Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut menekankan pentingnya inovasi pengelolaan sampah serta percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis menjelang Hari Raya Idulfitri.
Baca juga: Siapa Fikri Thobari? Bupati Rejang Lebong yang Ditangkap KPK dalam OTT Bengkulu
Dalam arahannya, Bagus Panuntun menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki terobosan konkret dalam menangani persoalan sampah. Inovasi seperti pengembangan maggot, pengelolaan sampah plastik, hingga skema pengolahan ramah lingkungan lainnya diminta segera dijalankan.
“Seluruh OPD harus memiliki inovasi terkait masalah sampah, seperti maggot, pengelolaan sampah plastik, dan lainnya,” kata Bagus Panuntun dikutip dari website resmi madiunkota.go.id ini.
Bagus juga menginstruksikan para lurah dan camat untuk menyampaikan laporan bulanan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dengan pendampingan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ia menilai, sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pemilahan sampah harus segera dilakukan agar sistem pengelolaan berjalan tertib, efektif, dan berkelanjutan.
Selain isu lingkungan, percepatan penyelesaian proyek strategis menjelang Lebaran menjadi perhatian serius. Pekerjaan pengecatan zebra cross, penataan jalan, serta peningkatan pelayanan rumah sakit diminta masuk dalam daftar prioritas.
Perawatan tanaman di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, peningkatan penerangan di kawasan Pahlawan Street Center, pengecekan CCTV, hingga penataan kabel utilitas udara juga tak luput dari penekanan.
Baca juga: KPK OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu, Amankan Uang Tunai dari Dugaan Suap
“Proyek-proyek strategis menyambut hari raya harus sudah selesai sebelum hari H. Jangan sampai banyak pekerjaan belum rampung lalu dikerjakan secara kebut-kebutan dan hasilnya tidak maksimal. Progres harus dilaporkan secara berkala,” ujarnya.
Namun, di hari yang sama, dinamika pemerintahan Kota Madiun diguncang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut mengamankan 15 orang dalam operasi senyap yang digelar di Kota Madiun, termasuk Wali Kota Madiun Maidi.
Usai pemeriksaan awal di lokasi, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Maidi menjadi salah satu pihak yang diterbangkan ke ibu kota guna pendalaman perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi berupa pengelolaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Baca juga: Kasus Korupsi Fadia Arafiq Makin Terang, KPK Sebut Direktur PT RNB adalah ART
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (19/1).
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci proyek yang diduga bermasalah maupun pihak-pihak yang terlibat. Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nominal pasti dan mata uang yang disita belum diungkapkan ke publik.
Editor : Setiadi