Lingkaran.net - Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mengakui adanya celah pengawasan setelah puluhan dapur penyedia makanan program tersebut di Kabupaten Bojonegoro diketahui masih beroperasi meski belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa sertifikat tersebut memang menjadi persyaratan bagi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun bagi dapur yang sudah terlanjur beroperasi dan sedang dalam proses pengurusan, operasionalnya masih diperkenankan.
“SLHS ini memang dipersyaratkan, tetapi bagi yang sudah berjalan dan masih mengurus itu diperkenankan untuk lanjut. Kecuali kalau dia terbukti pernah melakukan kesalahan, pasti di-suspensi,” ujar Emil saat ditemui usai Paripurna DPRD Jatim, Senin (9/3).
Menurut Emil, apabila dapur penyedia makanan sempat disanksi, maka salah satu syarat untuk kembali beroperasi adalah dengan melengkapi sertifikat tersebut.
Temuan ini mencuat setelah diketahui sebanyak 32 dapur SPPG di Bojonegoro tetap memproduksi dan mendistribusikan makanan setiap hari untuk program MBG meski belum memiliki SLHS.
Selain persoalan perizinan, Satgas MBG Jatim juga menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program, terutama selama bulan Ramadan.
Emil menyebut pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan berbagai temuan di lapangan.
Baca juga: Menjernihkan Tata Kelola dan Anggaran MBG
Salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan standar pengemasan makanan. Dalam ketentuan BGN, makanan seharusnya dikemas menggunakan tas khusus, namun di beberapa lokasi ditemukan masih menggunakan kantong plastik.
“Di bulan Ramadan ini karena makanan dibagikan setiap hari dan pengemasannya tidak sesuai standar BGN. Seharusnya pakai tas tote, tapi malah pakai kresek. Itu menjadi masalah,” jelas Emil.
Selain itu, distribusi buah utuh dalam paket makanan juga memicu keluhan masyarakat. Menurut Emil, kondisi buah yang tidak selalu segar berpotensi menimbulkan masalah kualitas makanan.
“Kami sering menemukan keluhan di antaranya soal buah. Kalau buah utuh, kadang kualitasnya tidak bisa dipastikan. Misalnya manggis, kadang orang bilang itu ‘tebak-tebak buah manggis’ karena tidak tahu kondisinya di dalam,” katanya.
Baca juga: BGN Tegaskan Anggaran Bahan Makanan MBG Rp8.000–Rp10.000 per Porsi, Bukan Rp15.000
Satgas MBG Jatim mencatat telah memberikan sanksi kepada sejumlah dapur yang melanggar ketentuan operasional program. Hingga saat ini, sekitar 17 dapur SPPG disebut telah dikenai sanksi.
Sementara itu, satu dapur di Kabupaten Nganjuk masih mengajukan banding karena menganggap persoalan yang terjadi hanya terkait kesalahan dalam proses input data.
Emil menegaskan, berbagai temuan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program MBG di daerah.
“Fungsi kami adalah menjembatani antara masyarakat dengan BGN. Jadi semua keluhan dan temuan di lapangan kami sampaikan sebagai masukan,” ujarnya.
Editor : Setiadi