Lingkaran.net Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan pemandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, menilai secara umum kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang cukup kuat.
Baca juga: 257 ODGJ Masih Dipasung, DPRD Jatim Desak Penyisiran Besar-besaran
Hal itu tercermin dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, serta belanja daerah Rp31,20 triliun atau 93,82 persen.
Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 61,71 persen atau Rp18,44 triliun, melampaui target sebesar 107,83 persen. Namun demikian, Gerindra menegaskan bahwa capaian tersebut tidak cukup diukur dari angka semata.
“Ukuran utama bukan hanya tingginya realisasi, tetapi sejauh mana capaian itu benar-benar dirasakan rakyat dalam bentuk layanan, kesempatan kerja, dan keadilan pembangunan,” tegas Benjamin.
Soroti Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Gerindra mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai 5,33 persen, melampaui target. Namun, fraksi ini mempertanyakan kualitas dari pertumbuhan tersebut.
“Pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa? Apakah sudah memperkuat pendapatan masyarakat dan memperluas kerja formal?” ujarnya.
Menurut Gerindra, pertumbuhan ekonomi harus tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, merata, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Kemiskinan Turun, Tapi Rentan
Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,30 persen juga mendapat apresiasi. Namun, Gerindra menilai masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
“Mereka mungkin tidak lagi masuk kategori miskin, tetapi masih sangat mudah jatuh miskin kembali saat terjadi tekanan ekonomi,” kata Benjamin.
Fraksi Gerindra pun meminta pemerintah memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, tidak sekadar menurunkan angka statistik.
Ketimpangan dan Gender
Fraksi Gerindra mencatat penurunan rasio gini menjadi 0,359 sebagai capaian positif. Namun, mereka menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
Selain itu, isu ketimpangan gender juga menjadi perhatian. Gerindra meminta langkah konkret agar kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan benar-benar menurun.
IPM Naik, Kualitas SDM Jadi Tantangan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai 76,13 dinilai sebagai capaian positif. Meski begitu, Gerindra mengingatkan masih adanya persoalan mendasar, seperti kualitas pendidikan dan keterhubungan dengan dunia kerja.
Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Jatim Soroti Dana Rp2 Triliun Mengendap di LKPj Gubernur 2025
“Yang dibutuhkan bukan hanya IPM naik, tetapi kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” tegasnya.
Pengangguran Turun, Kualitas Kerja Dipertanyakan
Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,71 persen juga diapresiasi. Namun, Gerindra menyoroti kualitas pekerjaan yang tersedia.
Fraksi ini mempertanyakan sejauh mana pekerjaan yang tercipta merupakan pekerjaan formal dan layak.
“Rakyat butuh pekerjaan yang memberi kepastian dan martabat,” ujarnya.
Lingkungan dan Bencana Jadi Alarm
Isu lingkungan menjadi sorotan tajam. Gerindra menilai kualitas udara yang belum mencapai target serta tingginya angka bencana sepanjang 2025 menunjukkan masalah serius.
Sebanyak 351 kejadian bencana tercatat, dengan 106 korban meninggal dunia dan puluhan ribu warga terdampak.
“Jangan jadikan indeks lingkungan sebagai tameng narasi. Ini harus jadi peringatan serius,” tegas Benjamin.
Baca juga: Fraksi PKB DPRD Jatim Ungkap Delusi Kemandirian Fiskal di LKPj Gubernur
Investasi Harus Berkualitas
Gerindra mencatat realisasi investasi sebesar Rp147,7 triliun. Namun, mereka menekankan pentingnya kualitas investasi.
Menurutnya, investasi harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan UMKM, serta tidak menimbulkan dampak lingkungan.
Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik
Dalam aspek tata kelola, Gerindra menilai reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada capaian indeks semata.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan publik dan integritas pemerintahan, agar digitalisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dorong Evaluasi Nyata, Bukan Sekadar Laporan
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa LKPj 2025 harus menjadi momentum evaluasi yang serius, bukan sekadar formalitas tahunan.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan hanya laporan bahwa pemerintah telah bekerja, tetapi bukti nyata bahwa hasilnya dirasakan secara adil,” pungkas Benjamin.
Editor : Setiadi