Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berhasil memborong tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit & UB Halal Metric Award 2026.
Menurutnya, prestasi tersebut menjadi indikator kuat bahwa program penguatan UMKM di Bojonegoro telah berjalan di jalur yang tepat, khususnya dalam mendorong sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan daya saing produk lokal.
Baca juga: Fraksi Golkar Ultimatum BUMD Jatim: Benahi Atau Dibubarkan
“Ini bukan sekadar penghargaan seremonial, tetapi bukti bahwa UMKM di Bojonegoro mulai naik kelas. Sertifikasi halal sekarang sudah menjadi kebutuhan pasar, bukan hanya kewajiban,” ujar Sri Wahyuni, Rabu (6/5/2026).
Politikus Demokrat ini pun menilai langkah Bupati Setyo Wahono dalam mengakselerasi sertifikasi halal patut diapresiasi karena mampu membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Dengan standar halal yang semakin diakui secara global, produk UMKM memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menegaskan pentingnya keberlanjutan program tersebut agar tidak berhenti pada capaian penghargaan semata. Ia mendorong agar pendampingan terhadap pelaku UMKM terus diperkuat, mulai dari proses sertifikasi, peningkatan kualitas produk, hingga akses pemasaran.
“Penghargaan ini harus menjadi pemantik untuk konsistensi. Pemerintah daerah perlu memastikan UMKM tidak hanya tersertifikasi, tetapi juga mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produksi,” tegasnya.
Politisi perempuan asal Dapil Bojonegoro-Tuban ini juga meminta agar sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan pelaku usaha terus diperkuat dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan.
“Kalau kolaborasi ini dijaga, saya optimistis Bojonegoro bisa menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi halal di Jawa Timur,” pungkasnya.
Baca juga: Bojonegoro Borong 3 Penghargaan Halal 2026, UMKM Naik Kelas
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, akselerasi sertifikasi halal dilakukan secara masif sebagai respons terhadap tuntutan pasar global.
Menurutnya, sertifikasi halal kini tidak lagi sebatas pemenuhan aspek religius, melainkan telah menjadi standar kualitas sekaligus instrumen pemasaran yang kuat.
“Produk yang tersertifikasi halal memiliki daya saing global, sekaligus memberi jaminan keamanan bagi konsumen yang semakin selektif terhadap kebersihan dan etika produksi,” ujarnya di hadapan akademisi dan praktisi halal.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa program kolaborasi yang dijalankan Pemkab Bojonegoro berada di jalur yang tepat. Bahkan, visi “UMKM Naik Kelas” yang selama ini digaungkan, kini mulai menunjukkan hasil konkret.
Baca juga: Khofifah Ungkap Badan Pengelola BUMD Jatim Sudah Diusulkan Sejak 2018, Bukan Hal Baru
“UMKM naik kelas bukan lagi sekadar jargon, tetapi sudah menjadi realitas yang terus kita dorong bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo, menyatakan dukungannya terhadap penguatan ekosistem halal.
Ia menjelaskan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek syariah, tetapi juga mencerminkan sistem yang higienis, manusiawi, dan selaras dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin.
Dengan dukungan laboratorium halal terakreditasi ISO 17025—yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia—Universitas Brawijaya terus mengembangkan inovasi teknologi, mulai dari deteksi bahan hingga pembangunan sistem informasi halal yang transparan dan akuntabel.
Editor : Setiadi