Surabaya, Lingkaran.net Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantam dunia peternakan Jawa Timur di akhir 2024. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu dua bulan, tercatat 6.072 kasus PMK tersebar di 30 kabupaten/kota, dengan 282 ekor ternak mati.
Dampaknya begitu terasa. Produksi susu sapi perah anjlok dari 15 ribu liter per hari menjadi hanya 10 ribu liter. Padahal, kebutuhan konsumsi harian masyarakat Jawa Timur mencapai 600 ribu liter.
Baca juga: Impor Sapi Dibuka, DPRD Jatim: Jangan Sampai Harga Sapi Lokal Anjlok!
Kondisi ini menjadi sorotan tajam DPRD jatim dalam Rapat Paripurna yang menghadirkan laporan Komisi B (Perekonomian) atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).
Juru bicara Komisi B, Roaitul Nafif Laha menyampaikan bahwa Dinas Peternakan telah menerima alokasi anggaran sebesar Rp219,4 miliar, dengan tingkat serapan 71,95 persen.
Sementara capaian PAD dari sektor ini justru melampaui target, yakni mencapai 153,67 persen atau sebesar Rp18,8 miliar.
Namun, capaian tersebut tidak mampu menutupi dampak besar yang ditimbulkan oleh wabah PMK terhadap produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Orkestrasi Lintas OPD di Program Nawa Bhakti Satya
PMK ini bukan hanya soal kesehatan hewan, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi peternak dan ketahanan konsumsi masyarakat. Jika tidak segera diatasi, kita akan semakin bergantung pada impor, tegas Roaitul.
Dalam rapat tersebut, Komisi B memberikan empat rekomendasi tegas kepada Dinas Peternakan, pertama vaksin dan Obat Gratis. Pemerintah provinsi diminta memastikan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk hewan ternak secara gratis, khususnya bagi peternak kecil.
Kedua, lanjut Politikus Gerindra ini, yakni mitigasi wabah. Dinas Peternakan diminta menyusun strategi mitigasi jangka panjang guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Baca juga: KPK Kaget Saat Mathur Husyairi Ungkap Korupsi Dana Hibah, Apa Itu
Ketiga, yakni penguatan UPT Pembibitan. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak perlu dioptimalkan perannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan mendorong pendapatan daerah.
Keempat, impor Indukan sapi perah. Komisi B membuka wacana pengadaan indukan sapi perah impor sebagai solusi untuk menutup kesenjangan produksi susu dalam negeri.
Sudah waktunya kita tidak hanya reaktif terhadap wabah, tapi mulai membangun sistem peternakan yang tangguh dan tahan krisis, pungkas Nafif. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi