Lingkaran.net - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan pemandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Juru bicara Fraksi PKB, Ahmad Atho’illah, mengawali dengan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai berhasil memenuhi 7 dari 8 indikator kinerja utama.
Namun, di balik capaian tersebut, PKB menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai perlu penanganan serius dan segera.
IKLH Gagal Capai Target, PKB Beri “Kartu Merah”
Salah satu sorotan utama PKB adalah kegagalan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang hanya berada di angka 73,43, di bawah target 74,00–74,17.
Menurut Gus Atho, sapaan akrabnya, PKB capaian ini menunjukkan kebijakan pengendalian pencemaran masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal.
“Fakta data tidak bisa dibantah. Target tidak tercapai. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan,” tegasnya.
PKB juga menyoroti minimnya dukungan terhadap pegiat lingkungan di akar rumput, seperti kelompok perhutanan sosial dan penyelamat mata air, yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Kemiskinan Dinilai Stagnan dan Tak Merata
Meski angka kemiskinan turun menjadi 9,3 persen, PKB menilai penurunan tersebut tidak signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunannya hanya 0,26 persen—lebih lambat dibanding periode sebelumnya.
PKB juga mengungkap masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah, seperti Madura, Tapal Kuda, Mataraman, dan Pantura.
“Kantong-kantong kemiskinan ini menunjukkan ketimpangan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
PKB mendesak adanya kebijakan afirmatif yang lebih spesifik dan tidak seragam, menyesuaikan karakteristik tiap daerah.
Pengangguran di Kota Industri Jadi Sorotan
Fraksi PKB juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah urban dan kawasan industri, seperti Sidoarjo, Gresik, Surabaya, hingga Malang.
Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lemahnya penyerapan tenaga kerja dan kurang optimalnya pengawasan terhadap industri dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Industrialisasi jangan sampai justru meminggirkan warga lokal,” tegasnya.
Pendidikan Alami Kemunduran
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menemukan capaian yang mengkhawatirkan. Persentase literasi membaca hanya mencapai 49,89 persen dari target 59,94 persen, sementara numerasi berada di angka 46,31 persen dari target 54,92 persen. Bahkan, capaian tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
PKB menilai kondisi ini sebagai indikasi kegagalan kebijakan pendidikan yang belum menyentuh aspek kualitas pembelajaran di kelas.
“Kita tidak hanya stagnan, tapi berpotensi mundur,” tegas Atho’illah.
Kesehatan dan TBC Jadi Alarm Serius
Di sektor kesehatan, PKB menyoroti rendahnya capaian penanganan tuberkulosis (TBC). Tingkat keberhasilan pengobatan hanya 88,17 persen, di bawah target, serta cakupan penemuan kasus yang juga menurun.
PKB menilai tingginya kasus TBC berkorelasi dengan kemiskinan yang masih tinggi di masyarakat.
Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis dinilai belum optimal karena realisasinya hanya 30,65 persen dari target.
Lingkungan dan Iklim Dinilai “Retoris”
PKB juga menyoroti capaian penurunan emisi gas rumah kaca yang hanya 0,66 persen dari target 5,25 persen. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan pembangunan rendah karbon belum berjalan efektif.
Selain itu, masalah banjir, sanitasi, hingga tambang ilegal juga menjadi perhatian serius.
“Jangan sampai kebijakan lingkungan hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ekonomi Melambat, Daya Beli Tertekan
Di sektor ekonomi, Fraksi PKB mencatat adanya tren perlambatan pada sektor perdagangan dan reparasi kendaraan yang terus menurun sejak 2022 hingga 2025.
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal melemahnya daya beli masyarakat dan kurang optimalnya stimulus sektor riil.
Kemandirian Fiskal Menurun
PKB juga menyoroti tren penurunan kemandirian fiskal daerah. Meski realisasi 2025 mencapai 61,75 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 66,11 persen.
Fraksi PKB menyebut kondisi ini sebagai “delusi kemandirian”, di mana target diturunkan agar terlihat tercapai secara administratif.
Peringatan Keras untuk Pemprov
Secara keseluruhan, Fraksi PKB menilai sejumlah persoalan dalam LKPj 2025 merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya.
Fraksi PKB pun mengingatkan bahwa kegagalan pada indikator strategis bukan sekadar angka, tetapi menyangkut misi utama pembangunan daerah, seperti Jatim Cerdas, Jatim Lestari, dan Jatim Sejahtera.
“Jangan sampai rapat paripurna ini hanya menjadi ritual tahunan tanpa perubahan nyata,” tegas Gus Atho.
PKB menutup pandangannya dengan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadirkan terobosan kebijakan yang konkret, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Editor : Setiadi