Lingkaran.net - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan Jawa Timur akhirnya dibongkar terang-terangan. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim menemukan fakta pahit yakni perusahaan daerah yang seharusnya jadi mesin pendapatan justru didominasi unit usaha yang merugi.
Dalam laporan yang disampaikan juru bicara Pansus, Abdullah Abu Bakar, persoalan utama bukan kekurangan modal atau aset. Justru sebaliknya, aset besar tidak diiringi kinerja. Penyebabnya mengerucut pada satu hal yaitu salah kelola.
Tiga holding utama yang disorot yakni PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU), PT Jatim Grha Utama (JGU), dan PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Dari hasil pembahasan, hanya segelintir entitas yang mampu mencetak laba. Selebihnya? Tumbang dalam kategori “loss secara ekonomi”.
Di tubuh PWU, hanya beberapa anak usaha seperti LIS dan Adi Graha yang masih “hidup”, itu pun dengan nafas pendek karena tingkat keuntungan yang minim. Sementara mayoritas unit usaha lainnya justru menjadi beban, model bisnis usang, aset mangkrak, dan operasional yang tak efisien.
Lebih parah lagi, ada entitas yang tetap dipertahankan meski tak memberi kontribusi apa pun bagi pendapatan daerah.
Kondisi di JGU bahkan lebih mengkhawatirkan. Seluruh entitas, termasuk holding, tercatat merugi. Ironisnya, mereka duduk di atas aset besar seperti Puspa Agro. Namun gagal diolah menjadi mesin uang. Aset ada, tapi arah bisnis nihil.
Holding pun tak berfungsi sebagai pengendali, membuat anak usaha berjalan tanpa komando dan tanpa target jelas.
Sementara di PJU, hanya unit berbasis participating interest (PI) seperti Petrogas Pantai Madura yang benar-benar menghasilkan. Di luar itu, banyak anak usaha yang sekadar “hidup segan mati tak mau” tanpa model bisnis jelas dan minim kontribusi. Struktur perusahaan yang gemuk justru menjadi beban, bukan kekuatan.
Pansus melihat pola masalah yang sama di semua holding yakni peran holding mandul, aset tidak produktif, KPI tak jelas, pengawasan lemah, dan terlalu banyak entitas yang seharusnya sudah dipensiunkan.
Kombinasi ini membuat BUMD berjalan tanpa arah, besar secara aset, tapi kosong secara hasil.
“Ini bukan lagi soal kurang modal. Ini soal kegagalan mengelola,” menjadi pesan tegas yang tersirat dari laporan Pansus.
Jika kondisi ini dibiarkan, BUMD bukan lagi aset daerah, melainkan bom waktu fiskal. Alih-alih menyumbang pendapatan, mereka justru berpotensi menyedot anggaran.
Temuan ini menjadi tamparan keras bagi pengelolaan BUMD di Jawa Timur. Pembenahan tak bisa lagi setengah hati. Restrukturisasi, evaluasi total, hingga penutupan entitas yang tak sehat menjadi opsi yang tak terelakkan. Karena jika tidak, satu hal yang pasti yaitu aset akan terus ada, tapi manfaatnya tetap nol.
Editor : Setiadi