Surabaya, Lingkaran.net Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus menghantui dunia ketenagakerjaan di Jawa Timur.
Di tengah upaya pemerintah membangun program pemberdayaan pemuda seperti Milenial Job Center (MJC), angka PHK justru terus merangkak naik, memunculkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar mampu menjawab tantangan nyata di lapangan?
Baca juga: Kadin Jatim Perkuat LPKS, LaNyalla: Ini Kunci Tekan Pengangguran
Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono, secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas maraknya PHK di berbagai sektor industri.
PHK ini bukan sekadar soal angka, tapi soal perut. Ada keluarga di belakang setiap pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Ini persoalan serius, ujar Arief, Sabtu (17/5/2025).
Data terbaru BPJS Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 1 Januari hingga 10 Maret 2025, terdapat 73.992 pekerja yang tidak lagi menjadi peserta aktif akibat PHK. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pun melonjak tajam.
Per 12 Mei, tercatat 134.778 klaim JHT dengan total nilai lebih dari Rp1,9 triliun, sementara klaim JKP mencapai 14.189 orang.
Ironisnya, meski Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggagas MJC sebagai solusi menghadapi disrupsi dunia kerja, Arief menyebut program ini belum sepenuhnya efektif.
Baca juga: Gubernur Khofifah Diperiksa KPK di Polda Jatim 8 Jam, Begini Komentarnya
Saya coba akses situs mjc.jatimprov.id, tapi realitanya banyak pemuda yang belum terserap. Program ini belum menyentuh kebutuhan mendesak para korban PHK, ujarnya.
Menurut pria yang juga pengamat ketenagakerjaan Jatim ini, program seperti MJC perlu dievaluasi menyeluruh agar tidak sekadar menjadi proyek pencitraan digital.
MJC bagus sebagai ide, tapi eksekusinya harus lebih tajam. Kita butuh pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, bukan sekadar konten yang menarik di atas kertas, tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2024 tercatat 77.965 pekerja kehilangan pekerjaan secara nasional.
Baca juga: Fatwa Haram Sound Horeg Dikeluarkan, Pemprov Jatim Siapkan Aturan Khusus
Dari jumlah itu, 8.394 pekerja berasal dari Jawa Timurangka yang menempatkan provinsi ini di posisi lima besar kasus PHK tertinggi di Indonesia. Sektor industri aneka dan kimia dasar menjadi yang paling terdampak.
Lebih memprihatinkan lagi, pada dua bulan pertama 2025 saja, sudah terdapat 978 kasus PHK baru di Jawa Timur. Lonjakan ini memperkuat sinyal bahwa struktur ketenagakerjaan tengah menghadapi tekanan serius, yang belum bisa dijawab sepenuhnya oleh program pelatihan digital seperti MJC.
Pekerja butuh solusi cepat, bukan janji. Kita ingin lihat program-program seperti MJC bukan hanya keren secara branding, tapi juga efektif menyelamatkan nasib ribuan orang yang terdampak PHK, tutup Arief. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi