Surabaya, Lingkaran.net Komisi C DPRD Surabaya mengevaluasi layanan transportasi publik yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Dewan meminta penambahan rute angkutan Feeder Wira Wiri.
Kami mendorong dishub mempercepat realisasi rute feeder yang idealnya 30 rute namun dengan sampai saat ini baru 11 rute. Harus segera dipercepat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan optimal, tutur Ketua Komisi C DPRD Eri Irawan seusai rapat, Selasa (4/6/2025).
Eri menyebut, penambahan rute tersebut perlu segera dilakukan untuk memperluas akses masyarakat menggunakan transportasi pengumpan tersebut sehingga dapat menjangkau rata di semua wilayah.
Data yang diterima dewan menunjukkan, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi publik hanya 1 persen. Itu artinya, layanan angkutan masal bagi masyarakat masih kurang.
Sementara di Semarang sudah 7 persen mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Bahkan, kota di dunia antara 30-60 persen. Kita harus bergerak ke sana karena visi Surabaya menuju kota dunia, imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Di sisi lain, Eri juga meminta Dishub Surabaya untuk segera mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait dengan transportasi publik.
Saat ini mereka masih memprosesnya di Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya.
Dalam raperda tersebut, harus ada alokasi APBD minimal 5 persen untuk transporasi umum yang selama ini anggarannya hanya 1 persen. Sehingga, ketika ditambah menjadi 5 persen, ada lompatan signifikan pengembangan transportasi umum.
Di Indonesia, hanya dua kota yang mengalokasikan APBD lebih dari 5 persen untuk transportasi umum. Mereka yaitu Semarang dan satu kota di Kalimantan. Mereka sangat progresif. Bahkan Semarang tahun ini 7 persen, beber dia.
Meski demikian, dia menegaskan Kota Pahlawan harus mengejar ketertinggalan pengembangan angkutan masal dari dua kota tersebut. Maklum saja, Suroboyo Bus baru terealisasi pada tahun 2018.
Transportasi umum kita relatif tertinggal. Semarang sudah mendahului Surabaya. Mereka mengembangkan Trans Semarang pada 2009. Itu artinya kita tertinggal 9 tahun setelah Semarang baru memulai pengembangan secara serius, jelas Eri.
(*/Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi