Lingkaran.net - Fenomena penggunaan satu alamat oleh banyak Kepala Keluarga (KK) di Kota Surabaya kian menjadi perhatian publik.
Praktik ini dinilai dapat mengganggu validitas data kependudukan serta menghambat akurasi program bantuan sosial dari pemerintah.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil I Surabaya, Lilik Hendarwati, angkat bicara. Ia menilai bahwa penanganan persoalan ini harus dilakukan secara humanis, solutif, dan kolaboratif.
“Kami memahami bahwa banyak warga menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan tempat tinggal. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa aturan maksimal tiga KK per alamat itu dibuat demi keakuratan data dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial,” ujar Lilik, Selasa (22/7/2025).
Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini menyampaikan harapan kepada Pemkot Surabaya. Ia memberikan tiga poin harapan kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani fenomena alamat ganda tersebut.
Pertama, kata dia, lakukan pendataan dan sosialisasi secara humanis, tanpa pendekatan represif. Selanjutnya, berikan solusi administratif bagi warga yang benar-benar kesulitan, tanpa menghilangkan hak-hak dasar mereka.
Serta, lanjut anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini, libatkan RT/RW dalam pengawasan dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
Menurut Lilik, keterlibatan unsur pemerintahan terkecil menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya tertib administrasi.
Lilik juga mengajak warga Surabaya untuk bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan data domisili.
“Tertib KK bukan hanya soal aturan, tapi soal masa depan anak-anak kita. Data yang tidak valid bisa menyebabkan keluarga tidak terdata sebagai penerima bansos, atau kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan,” tegasnya.
Ia mendorong warga untuk aktif datang ke kelurahan atau RW setempat jika mengalami kendala administratif, agar mendapatkan solusi terbaik.
Lebih jauh, lulusan ITS ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa tertib administrasi adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
“Kita semua ingin bantuan sosial tepat sasaran, pembangunan berjalan tertib, dan hak-hak warga tetap terjamin. Maka, mari kita jaga validitas data agar Surabaya bisa terus berkembang sebagai kota yang tertib, adil, dan peduli terhadap warganya,” pungkas Lilik.
Editor : Setiadi